Koordinasi Penyaluran BBM Subsidi dan Kelengkapan Dokumen Kapal: Bidang Perikanan DKP3 Kota Serang Hadiri Rapat di PPN Karangantu
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketertiban dalam penyaluran BBM subsidi untuk nelayan, Bidang Perikanan DKP3 Kota Serang menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, pada [tanggal kegiatan, jika ada].
Rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya PPN Karangantu, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Karangantu, serta perwakilan kelompok nelayan dari wilayah Kota Serang. Fokus utama rapat adalah membahas kelengkapan dokumen kapal sebagai syarat penyaluran BBM bersubsidi, serta evaluasi proses distribusi BBM agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan hambatan di lapangan.
Dalam forum tersebut, Bidang Perikanan DKP3 Kota Serang menyampaikan pentingnya peran aktif para nelayan dalam melengkapi dokumen kapal seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ukur, serta Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Kelengkapan dokumen ini menjadi prasyarat utama dalam sistem distribusi BBM subsidi berbasis digital yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, dilakukan pula diskusi teknis mengenai pembagian kuota, jadwal pengisian BBM, hingga penanganan permasalahan administratif dan teknis yang dihadapi oleh nelayan di lapangan. Koordinasi lintas lembaga ini bertujuan untuk menyatukan persepsi serta menciptakan mekanisme penyaluran yang transparan, tertib administrasi, dan adil bagi seluruh nelayan penerima manfaat.
Kepala Bidang Perikanan DKP3 Kota Serang menyampaikan bahwa dukungan BBM subsidi sangat penting bagi keberlangsungan usaha penangkapan ikan. “Kami berharap nelayan Kota Serang terus proaktif dalam mengurus dokumen kapal secara legal agar semua bantuan dan fasilitas dari pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
PPN Karangantu juga menekankan bahwa ke depan akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat, termasuk digitalisasi pengajuan dan pemantauan distribusi BBM untuk meningkatkan akuntabilitas program.
Melalui rapat ini, diharapkan sinergi antar instansi dan kelompok nelayan semakin kuat, serta penyaluran BBM subsidi di Kota Serang dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan bermanfaat langsung bagi kesejahteraan nelayan.
